About Indonesia

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi sekitar sebesar 260 juta jiwa pada tahun 2013, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sekitar 230 juta meskipun secara resmi bukanlah negara Islam.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., S.I.P.

(lahir di Kota Yogyakarta, DIY, 4 April 1947; umur 72 tahun [1]) adalah politikus Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Saat ini dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada reshuffle Kabinet Kerja kedua menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Wiranto pernah menjabat Panglima TNI periode 1998-1999. Setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat pada periode 2006-2010, dia kembali terpilih untuk masa jabatan yang kedua (2010-2015) dan kembali terpilih lagi pada periode 2015 - 2020 pada Munas II Hanura yang diadakan pada 13-15 Februari di Solo, Jawa Tengah[2].

Ayahnya, RS Wirowijoto adalah seorang guru sekolah dasar, dan ibunya bernama Suwarsijah. Pada usia sebulan, Wiranto dibawa pindah oleh orang tuanya ke Surakarta akibat agresi Belanda yang menyerang kota Yogyakarta. Di Surakarta inilah ia kemudian bersekolah hingga menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 4 Surakarta).

Tugas dan Fungsi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;

koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;

pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada dua poin di atas;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan

pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Badan Intelijen Negara

Kejaksaan Agung Indonesia

Tentara Nasional Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lembaga Sandi Negara

Badan Koordinasi Keamanan Laut

www.polkam.go.id

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Darmin Nasution

lahir di Pasar Maga, Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatra Utara, 21 Desember 1948; umur 70 tahun) adalah Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia saat ini, ia menjabat sejak 12 Agustus 2015. Darmin juga pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013/[4] Periode yang lebih singkat ini karena ia meneruskan masa jabatan gubernur sebelumnya yakni Boediono yang waktu itu menjadi wakil presiden. Sebelumnya, ia adalah deputi senior gubernur Bank Indonesia dan sempat menjadi Penjabat Pelaksana Tugas Harian Gubernur Bank Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan pada tahun 2005-2006 dan Direktur Jendral Pajak pada tahun 2006-2009. Ia memiliki seorang Istri bernama Salsia Ulfa Sahabi Manoppo, kelahiran Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 2 orang putra dan 6 orang cucu.

Karier eksekutif

Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia

Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam

Gubernur Bank Indonesia

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia

Direktur Jenderal Pajak

Kepala Bapepam-LK

Gubernur OPEC Fund untuk Indonesia

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan

Asisten Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara

Asisten Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi

Asisten Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan

Dirut LPEM-FEUI

Pendidikan

S3 Paris-Sorbonne University (Paris I)

S2 Paris-Sorbonne University (Paris I)

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Tugas dan fungsi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.[2]

www.ekon.go.id

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

Kementerian Keuangan

Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perdagangan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pertanian

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah[2]  

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Puan Maharani Nakshatra Kusyala 

lahir di Jakarta, 6 September 1973; umur 45 tahun)[1] adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja (2014–2019). Puan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk tahun 2012 - 2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi VI yang mengawasi BUMN, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta anggota badan kelengkapan dewan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), dan juga sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR menggantikan Tjahjo Kumolo yang telah menjabat selama sembilan tahun [2].

Cucu dari Presiden pertama RI Soekarno dan anak dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dari pernikahannya dengan Taufiq Kiemas ini sudah mengenal dunia politik sejak usia sangat muda. Ia merupakan Sarjana Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Indonesia dan ia meneruskan tradisi politik dalam keluarga Soekarno.

Masa Kecil dan Remaja

Sampai masa sekolah dasar (SD), Puan Maharani menjalani kehidupan secara normal walaupun sebagai cucu dari sang Proklamator Bung Karno. Persinggungan pertama Puan Maharani dengan politik adalah saat duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) ketika ibunya Megawati mulai aktif kembali dalam kancah perpolitikan Indonesia. Di kala itu Megawati mulai sering berkeliling Indonesia dan Puan Maharani kecil mulai menyaksikan bagaimana seorang politisi bekerja.

Beranjak ke masa sekolah menengah atas (SMA), Puan Maharani mulai mendampingi dan menyaksikan langsung ibunya dalam kegiatan politik. Bahkan Puan Maharani pernah menyaksikan ketika ibunya, Megawati, dikonfrontir langsung oleh utusan penguasa yang melarang ia masuk dalam struktur PDI. Di situ Puan Maharani belajar bagaimana secara tenang menghadapi tekanan politik dan tetap berpegang teguh pada perjuangan.

Dewasa

Masa kuliah Puan Maharani di Universitas Indonesia FISIP Jurusan Komunikasi Massa berlangsung normal seperti mahasiswi lainnya. Puan Maharani juga berkesempatan magang di majalah Forum Keadilan dan merasakan tantangan dunia jurnalistik seperti mencari nara sumber dan kesibukan di kantor menjelang naik cetak.

Setelah itu Puan Maharani terus mendampingi, menyaksikan dan belajar dari ibunya, Megawati, saat ia melalui berbagai peristiwa politik yang melahirkan PDI Perjuangan. Begitu juga saat para aktivis dan pejuang reformasi berkumpul di rumah Kebagusan, Puan Maharani ada di situ mendengar berbagai pembicaraan mereka termasuk membantu di dapur umum.

Waktu terus bergulir dan Puan Maharani selain turut menjalankan usaha keluarga juga terus mendampingi ibunya, Megawati, dalam berbagai acara politik, termasuk saat lahirnya PDI Perjuangan. Beberapa kali Puan Maharani diajak untuk mulai benar-benar terjun ke dunia politik tapi dia merasa belum waktunya karena kedua anaknya masih perlu didampingi orangtuanya.

Tugas dan Fungsi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.[2]

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:

Kementerian Agama;

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Kementerian Kesehatan;

Kementerian Sosial;

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

Kementerian Pemuda dan Olahraga.[2]

www.menkokesra.go.id

                                                              Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

                                                                   Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar                                                                                                                                                                                                                            Panjaitan, M.P.A.

lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatra Utara, 28 September 1947; umur 71 tahun) adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia saat ini. Ia juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015[1]. Pada 12 Agustus 2015 ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.[2] Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) Menteri ESDM Arcandra Tahar, sehingga Presiden Joko Widodo memberhentikan secara hormat Arcandra Tahar dari Menteri ESDM, dan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Menko Maritim, untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut Pandjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 - 2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999 - 2001. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. 

Keluarga

Putra Batak ini merupakan anak ke-1 dari 5 bersaudara pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu. Luhut adalah Kakak dari Kartini Panjaitan. Ia menikah dengan Devi Simatupang dan memiliki 4 anak, yaitu: Paulina, David, Paulus dan Kerri Pandjaitan.

Pendidikan

Untuk mengejar cita-cita, ia hijrah ke Bandung dan bersekolah di SMA Penabur. Di sinilah ia kemudian menjadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) yang menghimpun pelajar dan mahasiswa menentang Orde Lama dan PKI.

Luhut Binsar Panjaitan adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional angkatan tahun 1970. Pada Tahun 1967, Luhut masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian Darat dan 3 tahun kemudian meraih predikat sebagai Lulusan Terbaik pada tahun 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa.

Karier militernya banyak dihabiskan di Kopassus TNI AD. Di kalangan militer dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81. Berbagai medan tempur dan jabatan penting telah disandangnya; Komandan Grup 3 Kopassus, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), hingga Komandan Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Angkatan Darat. Ketika menjadi perwira menengah, pengalamannya berlatih di unit-unit pasukan khusus terbaik dunia memberinya bekal untuk mendirikan sekaligus menjadi komandan pertama Detasemen 81 (sekarang Sat-81/Gultor) kesatuan baret merah Kopassus, menjadi salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia.

Pendidikan yang diikutinya:

Masters in Public Administration, George Washington University, Washington DC, Amerika Serikat.

National Defense University, Amerika Serikat.

Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), Penerima penghargaan Adhi Makayasa untuk lulusan terbaik AKABRI bagian Darat (1970).

Kursus Dasar Kecabangan Infanteri (SUSSARCABIF), Lulus Terbaik (1971).

Kursus Komando, Lulusan Terbaik, Meraih Penghargaan Sangkur Perak Komando (1971).

Kursus Lintas Udara, Lulusan Terbaik, Meraih Penghargaan Trophy Payung Emas (1971).

Kursus Lanjutan Perwira/SUSLAPA I (1976).

Kursus Lanjutan Perwira/SUSLAPA II (1978).

Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD).

Sekolah Staf Dan Komando ABRI (SESKO ABRI)

Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)

Pada Tahun 2001 Luhut Panjaitan mendirikan Politeknik Informatika Del di Desa Sitoluama, Toba Samosir.

Tugas dan Fungsi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan sumber daya. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan negara maritim dan pengelolaan sumber daya maritim;

koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.[6]

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kementerian Perhubungan;

Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

Kementerian Pariwisata[6]